Journal Title : Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Initial : Legis Nexus E-ISSN : 3124-7725 DOI Prefix : - Editor in Chief : Basyaruddin, SH., M.Kn. Sinta |Google Schoolar |Garuda | Managing Editor : Rokimin, M.Pd., CIHC., Publisher : CV. Cakrawala Riset, Indonesia Frequency : 4 issues per year (Januari, April, July and Oktober) Citation Analysis : Sinta | Google Scholar | Index Copernicus Frequency: 4 Issues Per Year Legis Nexus: Journal of Legal Science is a high-quality open access peer-reviewed research journal published by CV. Cakrawala Riset in collaboration with the Indonesian Center for Research and Community Service and the Indonesian Journal Managers Association. This journal aims to disseminate original research and relevant current issues by publishing articles and research reports four times a year in January, April, July, and October. The main focus of this journal is the study of legal practice in Indonesia using a multidisciplinary approach. This journal specializes in studying the theory and practice of various topics, including family law, criminal law, constitutional law, private law, and economic law, within the framework of Indonesian legal studies in a global context. However, the originality and uniqueness of the issues are a priority in publication. This journal warmly welcomes contributions from academics with related disciplines. However, originality and uniqueness of issues are priorities in publication. Abstracting, Indexing and Archiving
Analisis Yuridis Penyesuaian Tarif Impor Amerika Serikat Dari 32% Menjadi 19% Terhadap Akses Pasar dan Kepentingan Perdagangan Indonesia dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional dan kebijakan tarif berperan strategis dalam menentukan akses pasar dan kepentingan ekonomi negara. Penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dalam kerangka World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), karena meskipun berpotensi meningkatkan daya saing ekspor, kebijakan tersebut juga membawa implikasi hukum dan strategis bagi perlindungan kepentingan perdagangan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal utama: Pertama, bagaimana kesesuaian penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk Indonesia dengan prinsip dan kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya ketentuan non-diskriminasi dan Most-Favoured-Nation (MFN) dalam kerangka WTO dan GATT. Kedua, sejauh mana penyesuaian tarif tersebut berdampak secara yuridis dan ekonomis terhadap akses pasar, daya saing produk ekspor, serta kepentingan perdagangan nasional Indonesia, baik dalam konteks perlindungan kepentingan domestik maupun integrasi dalam sistem perdagangan global. Ketiga, bagaimana peran dan efektivitas diplomasi senyap (quiet diplomacy) yang ditempuh oleh Indonesia dalam merespons dan memengaruhi kebijakan penyesuaian tarif Amerika Serikat tersebut, serta apa implikasi hukumnya terhadap posisi tawar Indonesia dalam perundingan dan hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal. Hasil penelitian ini, penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk Indonesia pada dasarnya dapat membuka peluang ekonomi melalui perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing ekspor, namun secara yuridis hanya dapat dibenarkan apabila diterapkan secara umum, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai prinsip Most-Favoured-Nation dan National Treatment dalam kerangka WTO dan GATT. Penurunan tarif semata tidak otomatis mencerminkan kepatuhan hukum internasional karena yang menentukan adalah sifat penerapannya, apakah bersifat erga omnes dan konsisten dengan tariff bindings atau justru selektif tanpa dasar pengecualian yang sah. Bagi Indonesia, kepastian hukum ini penting untuk menjamin kesetaraan akses pasar sekaligus menghindari ketergantungan struktural, sehingga manfaat liberalisasi tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan domestik. Dalam konteks tersebut, diplomasi senyap menjadi instrumen strategis dan legitim untuk memastikan kepatuhan mitra dagang, memperluas ruang negosiasi, serta melindungi kepentingan perdagangan nasional tanpa eskalasi sengketa formal, sejalan dengan prinsip itikad baik, penyelesaian sengketa secara damai, nilai musyawarah Pancasila, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global tetap berkeadilan dan berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Penanganan dan Pemenuhan Hak Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo
Bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2006 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, serta hak-hak masyarakat terdampak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pembangunan tanggul, relokasi warga, pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan pemberian ganti rugi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan korban, pemenuhan hak-hak korban berdasarkan hukum yang berlaku, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya belum optimal. Keterlambatan ganti rugi, ketidakjelasan status sebagian korban, serta lambatnya pemulihan sosial-ekonomi menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan agar perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Tinjauan Kritis Kebijakan Pemberantasan Premanisme dan Pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik premanisme dan pungutan liar yang kerap terjadi di kawasan Industri Cikupa Mas Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi dan produktivitas ekonomi di wilayah industri. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Kawasan Industri Cikupa Mas, yang hingga kini belum banyak menjadi objek kajian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti premanisme dalam konteks perkotaan atau sektor transportasi, sementara studi ini berupaya mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang khas di lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemberantasan telah dijalankan melalui operasi penegakan hukum dan pembentukan tim terpadu, Satgas anti premanisme, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan berkelanjutan, serta adanya resistensi sosial dari kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak manajemen kawasan industri, disertai pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberantasan premanisme dan pungutan liar dapat bertransformasi dari sekadar tindakan represif menuju kebijakan preventif dan partisipatif yang berkelanjutan
Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025
Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa paradigma baru dalam tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap perseroan untuk menyampaikan persetujuan laporan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kewajiban baru tersebut, membedah peran strategis notaris sebagai pejabat umum dalam menjamin kepatuhan hukum korporasi, serta menguji secara kritis potensi over-regulation dari sudut pandang pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi ini memperkuat asas keterbukaan dan pengawasan preventif negara, di mana kegagalan kepatuhan berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemblokiran sistem hingga pembekuan status badan hukum. Di sisi lain, notaris bergeser peran tidak hanya sebagai pembuat akta otentik RUPS, melainkan sebagai penasihat hukum (legal advisor) dan gatekeeper. Kendati dinilai membebani sektor privat (UMKM) dan berpotensi over-regulation, kebijakan ini dinilai sah secara doktriner melalui Teori Konsesi demi integrasi data dan transparansi komersial global.
Sinergi Pencegahan KDRT dan Perlindungan Anak: Edukasi Dampak Psikologis, Metode Pemulihan Trauma, dan Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 serta UU No. 35 Tahun 2014
Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia
This study aims to analyze the legal framework and effectiveness of the Complete Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) in ensuring legal certainty over land rights in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that PTSL is an implementation of Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, supported by Government Regulation Number 24 of 1997 and the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018. The program provides legal certainty through the issuance of land certificates as strong legal evidence of ownership while promoting orderly land administration and improving public welfare. Nevertheless, the implementation of PTSL still faces several challenges, including inconsistencies between physical and juridical land data, limited public legal awareness, insufficient human resources, and potential land disputes. Therefore, improving land data quality, strengthening supervision, accelerating the digitalization of land administration, and increasing public participation are essential to optimize the realization of legal certainty and legal protection over land rights
Analilis Kesadaran Hukum Pemilik Coffe Shop Terhadap Pendaftaran Merek Di Kota Serang Diatur Dalam Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pemilik coffee shop terhadap pentingnya pendaftaran merek di Kota Serang. Pesatnya pertumbuhan industri coffee shop di Indonesia telah meningkatkan persaingan usaha, sehingga merek menjadi unsur penting sebagai identitas usaha sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya secara resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik coffee shop di Kota Serang. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pemilik coffee shop terhadap pendaftaran merek masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek, persepsi bahwa proses pendaftaran merek rumit dan mahal, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum serta penyederhanaan prosedur pendaftaran merek guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.
Analisis Yuridis Tentang Sahnya Perjanjian Berdasarkan Asas Konsesualisme Dalam Pasal 1320 KUHPerdata
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas konsensualisme dalam menentukan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji batasan dan implikasi yuridis penerapannya dalam hubungan kontraktual. Permasalahan penelitian berangkat dari pentingnya unsur kesepakatan sebagai dasar lahirnya perjanjian serta perkembangan praktik perjanjian modern, termasuk perjanjian elektronik, yang menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan kehendak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan hukum perikatan dan hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas konsensualisme merupakan landasan fundamental dalam pembentukan perjanjian yang sah, terutama melalui terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa, persyaratan formal tertentu, asas itikad baik, serta tidak adanya cacat kehendak dalam proses pembentukan perjanjian. Selain itu, asas konsensualisme tetap relevan dalam perkembangan perjanjian elektronik sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum yang berlaku.
Deposito Emas Digital Bagi Nasabah Pegadaian Berbasis Aplikasi Tring! Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
Di Indonesia, PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia adalah dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan layanan bank emas. Bank Emas adalah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan terkait emas, diantaranya adalah deposito emas. Awalnya nasabah bank emas haruslah membuka tabungan emas digital. Setelah memiliki saldo tabungan emas digital yang cukup, nasabah bisa membuka deposito emas digital. Pembuatan sertifikat deposito emas digital ini baru bisa digunakan secara online melalui aplikasi bernama Tring! by Pegadaian. Sedangkan secara fisik/konvensional belumlah tersedia. Dengan menggunakan aplikasi Tring! tentu saja sedikit rawan/triky. Karena semua transaksi deposito emas digital harus dilakukan secara online maka membutuhkan kepercayaan penuh dari para nasabah. Jika saja terjadi masalah atau gangguan, atau tiba-tiba sistem/ jaringan down dan bermasalah maka nasabah menjadi was-was. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian menggunakan sumber data dan informasi utama (primer dan sekunder), dari berbagai sumber dan publikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi berbagai aspek meliputi: pentingnya deposito emas digital bagi nasabah di Bullion Bank khususnya di Pegadaian berbasis aplikasi Tring! berdasarkan asas kepastian hukum. Adapun manfaat penelitian: menjadi tambahan referensi bagi Pemerintah dan berbagai pihak dalam melengkapi dan menyusun pranata hukum.
Implementasi Kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (Umsk) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Peran Serikat Pekerja Dalam Perundingan Bipartit Di Kabupaten Serang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif implementasi kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya ketidakjelasan pengaturan UMSK dalam perubahan regulasi ketenagakerjaan yang menimbulkan dinamika dalam praktik pengupahan di daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak secara eksplisit mengatur mengenai UMSK, serta munculnya kembali kebijakan tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan mengkaitkannya dengan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UMSK di Kabupaten Serang pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengalami rekonstruksi kebijakan melalui peran pemerintah daerah dalam menetapkan kembali UMSK sebagai bentuk perlindungan pekerja, terutama di sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi atau produktivitas khusus yang seharusnya mendapatkan upah di atas minimum rata-rata dengan mempertimbangkan karakteristik sektor usaha (sektoral) untuk memastikan tingkat hidup yang layak bagi pekerja. Di sisi lain, serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hak pekerja melalui mekanisme perundingan bipartit, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UMSK tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas peran serikat pekerja dalam hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Pada Kasus Pembayaran COD Yang Di Tolak Konsumen
Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam transaksi jual beli online. Sistem COD memberikan kemudahan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa, khususnya ketika konsumen menolak melakukan pembayaran saat barang diantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa perdagangan pada kasus pembayaran COD yang ditolak konsumen, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi COD merupakan perjanjian jual beli yang sah dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi penjual dan pembeli. Penolakan pembayaran oleh konsumen tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sedangkan penolakan karena barang tidak sesuai pesanan merupakan hak konsumen yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada konsumen, penjual, marketplace, dan jasa pengiriman. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui komplain internal marketplace, mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun gugatan perdata di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai sistem COD agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Kota Cilegon Tahun 2026 dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller)
Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller (MAHM) di Kota Cilegon berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku HA (31) melakukan pembunuhan dengan motif ekonomi akibat utang dan kerugian investasi kripto. Aparat penegak hukum menerapkan Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, serta Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan.
Analisis Yuridis Terhadap Peran Pembuktian Berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembuktian dalam menentukan kebenaran materiil dalam perkara pidana di Indonesia dengan berfokus pada pengaturan Pasal 235 KUHAP terbaru Tahun 2025. Permasalahan utama yang dikaji meliputi efektivitas alat bukti dalam mencapai kebenaran materiil, hambatan dalam praktik pembuktian, serta urgensi reformasi sistem pembuktian pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap KUHAP 2025, yurisprudensi, serta literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian dalam Pasal 235 KUHAP 2025 telah mengalami pembaruan signifikan dibandingkan KUHAP sebelumnya, khususnya melalui perluasan jenis alat bukti, pengakuan terhadap bukti elektronik dan ilmiah (forensik), serta penguatan peran hakim dalam menilai pembuktian secara aktif. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas forensik, potensi intervensi eksternal, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap standar pembuktian modern. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 235 KUHAP 2025 merupakan instrumen penting dalam mendorong tercapainya kebenaran materiil melalui sistem pembuktian yang lebih komprehensif dan adaptif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kerugian Akibat Barang Tidak Sesuai Deskripsi pada Transaksi Jual Beli Online
This study aims to analyze the form of legal protection for consumers who suffer losses due to goods received not being in accordance with the description in online buying and selling transactions. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as secondary legal materials such as books, journals, and relevant scientific articles. The results show that consumers have the right to comfort, security, and accurate information regarding the goods being traded. Business actors who provide incorrect information may be held legally responsible in accordance with applicable laws and regulations. Dispute resolution efforts may be pursued through litigation and non-litigation channels, including through the Consumer Dispute Settlement Agency.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengetahui upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut mencakup rehabilitasi, restitusi, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Balapan Liar Berbasis Teori Perlindungan Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Anyer
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar di wilayah hukum Polsek Anyer setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Fenomena balapan liar di kawasan wisata Anyer pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan frekuensi meskipun penindakan punitif melalui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilakukan secara masif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap naskah akademik KUHP Nasional, regulasi terkait, serta observasi data statistik pelanggaran tahun 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi sanksi melalui pidana bersifat restoratif justice sebagaimana diatur dalam Pasal 65-70 KUHP Nasional memberikan alternatif yang lebih selaras dengan Teori Perlindungan Masyarakat dibandingkan pidana penjara singkat atau denda. Keadilan restoratif di tingkat kepolisian (Polsek Anyer) memungkinkan pemulihan ketertiban umum tanpa mengabaikan aspek pembinaan pelaku remaja. Harmonisasi antara pendekatan penal dan non-penal sangat krusial guna memastikan keamanan kawasan wisata Anyer dari risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas.
Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Pertanahan di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk administrasi pertanahan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sertifikat tanah elektronik sebagai upaya modernisasi sistem pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikat tanah elektronik dari perspektif yuridis serta perannya dalam mencegah sengketa pertanahan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik dapat meningkatkan kepastian hukum, meminimalisir risiko pemalsuan dokumen, serta mengurangi kemungkinan terjadinya sertifikat ganda yang sering menjadi sumber sengketa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keamanan data digital dan pemahaman masyarakat terhadap legalitas dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar penerapannya dapat berjalan secara efektif.
Analisis Yuridis Komparatif antara KUHP Lama dan KUHP Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana nasional, negara kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan hukum baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) dengan KUHP baru, serta mengkaji implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memuat sejumlah perubahan mendasar, di antaranya penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perumusan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan aparatur penegak hukum dan kebutuhan harmonisasi regulasi, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan serta profesionalisme lembaga penegak hukum.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik: Studi Pertanggungjawaban Perdata Google Play Store Terhadap Aplikasi Perjudian Terselubung
Based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which was last amended by Law Number 1 of 2024, the Google Play Store is classified as a Private Electronic System Provider. As a global application distribution platform operating in Indonesian jurisdiction, Google is strictly bound by the positive laws applicable in the country. The purpose of this study is to examine the civil liability of Google Play Store as an Electronic System Provider for losses arising from the circulation of disguised gambling applications on its platform. Using a normative juridical approach with conceptual and statutory analysis methods, this study examines the gap between the regulatory obligations imposed by Indonesian cyber law and the reality on the ground that thousands of gambling applications disguised as online games have managed to escape the Google Play Store's content moderation system. The results of the study indicate that the five elements of Unlawful Acts as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code have been fulfilled, namely (1) unlawful acts in the form of negligence in moderation, (2) errors in the form of culpa, (3) actual losses suffered by users, (4) a proven causal relationship and (5) violation of legal obligations as an Electronic System Organizer based on the ITE Law and PP No. 71 of 2019. This study offers a comprehensive legal argument that Google Play Store can be held civilly liable as an Electronic System Organizer in Indonesia.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten di Indonesia
Kebudayaan merupakan unsur strategis dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai identitas masyarakat, sumber nilai sosial, dan potensi ekonomi lokal. Namun, banyak pemerintah kabupaten di Indonesia belum menempatkan kebudayaan sebagai bagian utama kebijakan pembangunan. Pengelolaannya masih bersifat sektoral, insidental, dan belum didukung instrumen hukum daerah yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma hukum dan relevansinya dengan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan memiliki urgensi tinggi karena pemerintah kabupaten merupakan level pemerintahan terdekat dengan komunitas budaya lokal. Kebudayaan berkontribusi pada pariwisata, ekonomi kreatif, penguatan identitas daerah, serta kohesi sosial. Ketiadaan regulasi menyebabkan kebijakan kebudayaan berjalan tidak terarah dan kurang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang Kebudayaan perlu dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mengintegrasikan pelindungan budaya, pengembangan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarperangkat daerah guna mendukung pembangunan kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing.
LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN TERMS OF SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON THE COMPANY AND EMPLOYEES COMPANY AND EMPLOYEES
Service quality is part of the company's legal obligations to consumers, so that non-compliance of services with predetermined standards can lead to defaults that have an impact on companies and employees. This study aims to analyze legally default in service quality and its impact on companies and employees with the object of research PT Lion Super Indo Tirtayasa Branch Bandar Lampung. The research method used is normative and empirical juridical approach in which normative studies are conducted through analysis of civil law provisions and consumer protection, while empirical studies are obtained through direct observation of researchers as employees of service practices, supervision, and handling of consumer complaints. The results show that the company places service quality as a top priority through the implementation of service standards, customer satisfaction surveys, and compensation mechanisms in the event of non-optimal service, but in practice there are still potential defaults stemming from employee performance and behavior. The default has an impact on the company in the form of legal risk, decreased consumer confidence, and reputational disruption, while for employees it has implications for internal sanctions and professional pressure. It can be concluded that service quality has a strong legal dimension and must be managed systematically. Recommendations from the research are the need to strengthen supervision, coaching, and understanding of the law for employees so that service quality is maintained and the risk of default can be minimized, so that the interests of consumers, companies, and employees can be protected. consumers, companies, and employees can be protected in a balanced manner
ANALISIS PENERAPAN PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 45/PID.B/2022/PN. TBK)
Pencurian yang diperberat secara khusus diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi aset negara dari tindakan kriminal. Studi ini menekankan analisis mendalam tentang penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal ini dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam Keputusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN. Tbk. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur pemberat, seperti penggunaan kekerasan atau keadaan pemberat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur pemberat tersebut sangat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dalam keputusan harus selalu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum.
PATENT CERTIFICATES AS FIDUCIARY ASSETS: A LEGAL REVIEW BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2016 AND LAW NUMBER 42 OF 1999
Amid the transformation toward an innovation-based economy, intellectual property particularly patents plays a vital role as a strategic asset with significant economic value. This article analyzes the legality of using patent certificates as fiduciary collateral within the Indonesian legal system, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Employing a normative juridical approach, this study explores the legal basis, material and formal requirements, and the legal implications for both patent holders and creditors. The findings indicate that while patent certificates can serve as fiduciary collateral, their implementation faces regulatory and practical challenges, including ambiguities in economic valuation procedures and potential contractual conflicts. Therefore, regulatory reinforcement and institutional understanding are essential for patents to function effectively as financing instruments. This study highlights the importance of recognizing intellectual property as a legitimate collateral object to support innovation-driven economic growth and ensure balanced legal protection
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI MODUS BARU KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Perkembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan tak terhindarkan seiring kemajuan era yang semakin canggih, dan keberadaan teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan kemajuan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi meskipun AI memiliki kemampuan memecahkan masalah seperti manusia, ia juga bisa menjadi masalah ketika disalahgunakan, sehingga penyalahgunaan AI yang marak terjadi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, bahkan sudah banyak kasus penipuan digital yang menggunakan teknologi berbasis AI ini. Penipuan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ini sangat merugikan berbagai pihak, dan penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan AI dalam praktik penipuan serta penerapan hukum terhadap pelakunya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar
Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban.