[1]
“Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025”, jih, vol. 1, no. 2, hlm. 173–184, Apr 2026, doi: 10.68638/jih.v1i2.35.