[1]
“Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025”, jih, vol. 1, no. 2, hlm. 173–184, Apr 2026, Diakses: Jul 17, 2026. Tersedia pada: https://jurnal.cakrawalariset.com/index.php/jih/article/view/35