Polemik Pemidanaan Nikah Siri Dalam Diskursus Publik

Abstract

Polemik pemidanaan nikah siri kembali mencuat secara masif dalam diskursus publik seiring dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memicu ketegangan antara norma hukum positif dan norma agama di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya pertentangan antara keabsahan nikah siri secara syariat dengan kewajiban pencatatan resmi oleh negara, yang kini bergeser dari isu administratif menjadi wacana pidana sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: (1) Bagaimana pengaturan dan polemik pemidanaan nikah siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? ; dan (2) Bagaimana implikasi yuridis serta respons publik terhadap wacana kriminalisasi praktik perkawinan yang tidak tercatat tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta berita daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan nikah siri tanpa pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial dan praktik keagamaan berpotensi menimbulkan masalah hukum baru serta resistensi sosial yang luas. Temuan penelitian menekankan perlunya kebijakan hukum yang harmonis dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī’ah dan hukum positif untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi pihak rentan tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat