Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Kode Etik Oknum Polisi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Pelapor

Abstract

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pelapor merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, sanksi kode etik, serta kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi pelaku pelecehan seksual terhadap pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual oleh oknum polisi terhadap pelapor dapat dijerat melalui jalur pidana umum dan mekanisme sidang kode etik profesi Kepolisian, dengan unsur penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat. Bentuk pertanggungjawaban meliputi proses peradilan pidana serta sanksi administratif hingga pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Namun, penerapannya di lapangan menghadapi kendala berupa relasi kuasa yang timpang, minimnya keberanian korban melapor, lemahnya pengawasan internal Propam, praktik penyelesaian informal, serta tumpang tindih antara sanksi etik dan sanksi pidana yang berpotensi menimbulkan impunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, perlindungan korban, serta sinkronisasi penegakan hukum pidana dengan kode etik profesi Kepolisian guna mewujudkan akuntabilitas institusional yang lebih baik.