Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Ilegal Obat Keras Tramadol dan Trihexyphenidyl Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023

Abstract

Perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di bidang farmasi ini berhubungan langsung dengan peredaran obat keras Tramadol dan Trihexyphenidyl yang ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan peredaran Tramadol dan juga Trihexyphenidyl secara ilegal serta pembagian peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan, ini termasuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui pengamatan dan analisis kasus ini yang dilakukan selama magang di Kejaksaan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesesuaian antara tindakan, status kewenangan pelaku, barang bukti, dan elemen pasal ini yang dapat dibuktikan. Dalam kasus di mana individu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang diperlukan untuk melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan obat keras, Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 ini memiliki hubungan langsung dengan masalah ini. Namun, Pasal 435 memiliki elemen yang berbeda karena berkaitan dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu. Oleh karena itu, baik keberadaan obat keras maupun juga hasil pemeriksaan laboratorium tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh isi Pasal 435 terpenuhi. Selain itu, peran dan juga bukti ini yang menunjukkan kerja sama dan juga kesengajaan harus menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku.